Ketum Partai Gelora Anis Matta Mengklaim Jika Anggotanya Terus Bertambah, Saat Ini Sudah Ada Setengah Juta

Jakarta - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Anis Matta mengatakan jumlah anggota partai terus bertambah. Untuk saat ini, jumlah anggota sudah lebih setengah juta yang tersebar di daerah.

"Partai gelora sudah lebih dari setengah juta dan setiap hari bertambah sekitar 2 ribu sampai 3 ribu kader baru. Sekarang, kita sudah ada 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota dan hampir 90 persen dari 7.235 kecamatan di seluruh Indonesia serta 13 ribu atau 13 persen dari sekitar 83 ribu desa dan kelurahan,"kata Anis dalam acara safari politik dan HUT kedua Partai Gelora di Kampoeng Fish and shellfish, Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (26/11).

Di Bali, Anis menyebut struktural DPD sudah 100 persen. Sedangkan di tingkat kecamatan sudah 57 persen. Sedangkan tingkat desa dan kelurahan 10 persen. Menurutnya, bertambahnya jumlah anggota lantaran dihapusnya sekat perbedaan.

"Jadi, alhamdulillah kita meruntuhkan tembok. Maksudnya, kita menghapus sekat-sekat yang selama ini menghalangi kita untuk berkomunikasi dengan orang, karena faktor idelogi, karena faktor agama, faktor warisan masa lalu atau etnis dan seterusnya,"lanjutnya.

Partai Gelora akan fokus pada Pemilu Legislatif (Pileg), dan belum memikirkan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2024. Anis berharap waktu pelaksanaan Pilres dan Pileg 2024 bisa dipisah.

"Tidak seperti pemilu 2019 yang lalu, yang terlalu padat. Korban meninggalnya terlalu banyak karena kelelahan. Memang, kami mengusulkan supaya tiga pemilu ini dipisah, satu pemilihan legislatif, yang kedua pemilihan presiden yang ketiga baru Pilkada,"jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Menurutnya, hal rasional yang bisa dilakukan partai adalah fokus pada Pileg.

"Pilpres ini belum ada polanya, jadi lebih baik kita fokus kepada Pileg dulu yang lebih jelas. Kalau Pileg kita tumbuh terus. Sekarang juga caleg-caleg mulai direkrut untuk dipersiapkan, bagaimana cara memenangkan Pemilu di dapil-nya masing-masing. (Untuk target) partai ini, partai nasional, kita berpikir seluruh wilayah akan menerima kita, buktinya di Bali, di Papua, kita cukup kuat,"ujar Fahri.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penjelesan MUI Soal Ustaz yang Memasuki Gereja

Jakarta -  Gus Miftah sedang menjadi sorotan masyarakat setelah dirinya masuk ke gereja beberapa waktu lalu. Gus Miftah hadir memberikan orasi kebangsaan dalam acara peresmian Gereja Bethel Indonesia (GBI) Amanat Agung di Jakarta Utara. Gus Miftah kemudian mendapat banyak kritik dari sejumlah masyarakat atas tindakannya itu. Beberapa masyarakat menyayangkan hal tersebut. MUI kemudian buka suara bagaimana jika ada seorang ustaz masuk ke gereja. Ketua MUI Cholil Nafis mengatakan, masuknya ustaz ke gereja memang sering menjadi perdebatan. Karena banyak masyarakat hanya melihat dari satu sudut padang. "Persoalan masuk gereja selalu jadi perdebatan. Seringkali karena melihat sesuatu dari sebelah saja sehingga sebelah yang lain tak terlihat. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang masuk gereja. Apakah haram, makruh atau boleh. Itupun kalau tak ada kepentingan atau karena kepepet ke gereja," tulis Cholil Nafis dalam akun Instagramnya dikutip Jumat (7/5). Cholil Nafis menjelaskan b
Baca selengkapnya

Wakil MPR Hidayat Nur Wahid: Jika MPR Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Usulkan Amandemen UUD 1945

Jakarta - Politikus PKS sekaligus Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, pimpinan MPR tidak memiliki wewenang mengusulkan amandemen UUD 1945. Ia mengingatkan, amandemen merupakan hak setiap anggota MPR. "Pimpinan MPR tidak berencana untuk melakukan amandemem, karena amandemen bukan domainnya pimpinan MPR. Amandemen itu domainnya anggota MPR mengusulkan perubahan,"kata Hidayat dalam diskusi bold, Sabtu (11/9/2021). Dia percaya bahwa ketentuan itu sangat dipahami Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. "Saya yakin Pak Bamsoet sangat paham pimpinan MPR tidak punya kewenang konstitusional untuk usulkan perubahan UUD,"ungkap Hidayat.   Belum Ada Usulan Hidayat menyebut sampai saat ini, tidak ada usulan dan pergerakan pembahasan perubahan UUD di MPR. Ia mengklaim yang meramaikan isu amandemen dan perpanjangan masa jabatan presiden justru pihak di luar MPR. "Dari atmosfer di MPR sendiri saya tidak mendengar ada yang mengusulkan perubahan UUD, apa
Baca selengkapnya

Tanggapan Ketua DPP PKS Mardani Ali Mengenai PAN Bergabung ke Pemerintah : Semakin Besar Kekuasaan, Semakin Besar Penyimpangan

Jakarta -  Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan kekuasaan cenderung menyimpang. Hal itu menanggapi bergabungnya PAN dengan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Namun, Mardani menghormati keputusan FRYING PAN sebagai strategi masing-masing partai. "Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik tentu masing-masing punya strategi," ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (26/8). "PKS merasa bahwa power tend to corrupt kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt definitely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya," tegasnya. PKS menilai oposisi merupakan pilihan rasional, etis dan logis. Mardani mengatakan, PKS sebagai oposisi akan bersama rakyat mengontrol kebijakan pemerintah. "Karena oposisi adalah pilihan yang rasional etis dan logis. PKS Insya Allah ingin bersama rakyat melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insya Allah semuanya untuk membangun negeri," kata Mardani. Sebelum
Baca selengkapnya