lola-finnn

Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengingatkan pemerintah untuk memikirkan ulang wacana penunjukan TNI-Polri sebagai penjabat (Pj) kepala daerah untuk menggantikan pejabat yang habis masa jabatan pada 2022 dan 2023. "Kita harapkan jangan diseret TNI/Polri untuk mengisi kekosongan jabatan. Karena itu jabatan politis, bukan jabatan karier. Kenapa terjadi reformasi? Salah satunya karenanya dwifungsi ABRI karena zaman Orba pemerintah menerapkan dwifungsi ABRI,"kata Guspardi saat dikonfirmasi, Selasa (28/9/2021). Guspadi meminta semua pihak mengambil pelajaran dari reformasi. Dia menegaskan masih banyak aparatur sipil negara (ASN) setingkat Dirjen di berbagai Kementerian yang bisa mengisi kursi kepala daerah. "ASN kan banyak Dirjen di Kemendagri. Kalau seandainya tidak memenubi jumlahnya baru masuk ke Kementerian lain, kenapa jadi TNI/Porli di mana ranahnya itu? Nah kalau Dirjen itu ka

Jakarta - PDI Perjuangan mengancam sanksi kepada kadernya yang terlibat deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Salah satu kader PDIP yang sudah mengalir dukungan relawan untuk Pilpres 2024 adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer, yang kini mendukung Ganjar Pranowo di 2024, mengatakan PDIP akan menerima konsekuensi politik jika memberikan sanksi kepada Ganjar. PDIP akan ditinggalkan massa. "Apa yang dilakukan partai ketika memberi sanksi ke mas Ganjar ada risiko dan konsekuensi politik yang diambil oleh PDIP yaitu ditinggalin massa,"kata Immanuel saat dihubungi, Selasa (21/9). Immanuel menuturkan, PDIP butuh suara rakyat, suara pemilih milenial, juga suara silent majority. Kecenderungan suara rakyat hari ini, kata dia, mengarah ke Ganjar. Jika partai membutuhkan suara untuk Pemilu 2024, maka sedianya memberikan dukungan kepada Ganjar. "Ketika suara ini tidak dipedulikan, wah

Jakarta - Politikus PKS sekaligus Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, pimpinan MPR tidak memiliki wewenang mengusulkan amandemen UUD 1945. Ia mengingatkan, amandemen merupakan hak setiap anggota MPR. "Pimpinan MPR tidak berencana untuk melakukan amandemem, karena amandemen bukan domainnya pimpinan MPR. Amandemen itu domainnya anggota MPR mengusulkan perubahan,"kata Hidayat dalam diskusi bold, Sabtu (11/9/2021). Dia percaya bahwa ketentuan itu sangat dipahami Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. "Saya yakin Pak Bamsoet sangat paham pimpinan MPR tidak punya kewenang konstitusional untuk usulkan perubahan UUD,"ungkap Hidayat.   Belum Ada Usulan Hidayat menyebut sampai saat ini, tidak ada usulan dan pergerakan pembahasan perubahan UUD di MPR. Ia mengklaim yang meramaikan isu amandemen dan perpanjangan masa jabatan presiden justru pihak di luar MPR. "Dari atmosfer di MPR sendiri saya tidak mendengar ada yang mengusulkan perubahan UUD, apa

Jakarta - Ketua KPU RI Ilham Saputra menjelaskan pihaknya telah mengusulkan agar pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024 digelar pada 21 Februari 2021. Ilham berharap, Komisi II segera menetapkan hari-H pemungutan suara, mengingat banyak hal yang harus dipersiapkan KPU sejak jauh hari. "Terkait persiapan pemilu ini tentu akan lebih baik jika persetujuan untuk menetapkan pemilihan dan pemilu ini bisa dipercepat, karena memang banyak sekali hal yang perlu kita persiapkan," kata Ilham di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/9/2021). Ilham menyebut KPU juga harus segera menyusun peraturan KPU (PKPU) untuk information pemilu 2024. "Kita start persiapan pada bulan Januari (2022) Persiapan PKPU kita. Bicara PKPU kita tentu harus lapor ke komisi II,"katanya. Sementara itu, Ketua Komisi II Ahmad Doli menyatakan, paparan KPU hari ini akan dibahas pada rapat kerja DPR RI 16 September nanti, sekaligus mengambil keputusan kapan hari-H pemungutan suara. &q