Relawan Jokowi Mania (Joman): PDIP Akan Ditinggal Massa Jika Beri Sanksi Pada Ganjar

Jakarta - PDI Perjuangan mengancam sanksi kepada kadernya yang terlibat deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Salah satu kader PDIP yang sudah mengalir dukungan relawan untuk Pilpres 2024 adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer, yang kini mendukung Ganjar Pranowo di 2024, mengatakan PDIP akan menerima konsekuensi politik jika memberikan sanksi kepada Ganjar. PDIP akan ditinggalkan massa.

"Apa yang dilakukan partai ketika memberi sanksi ke mas Ganjar ada risiko dan konsekuensi politik yang diambil oleh PDIP yaitu ditinggalin massa,"kata Immanuel saat dihubungi, Selasa (21/9).

Immanuel menuturkan, PDIP butuh suara rakyat, suara pemilih milenial, juga suara silent majority. Kecenderungan suara rakyat hari ini, kata dia, mengarah ke Ganjar. Jika partai membutuhkan suara untuk Pemilu 2024, maka sedianya memberikan dukungan kepada Ganjar.

"Ketika suara ini tidak dipedulikan, wah ini akan menjadi sesuatu yang mengerikan buat partai nantinya. Sanksi saya yakin buat partai,"ujar Immanuel.

Terkait dukungan kepada Ganjar, Immanuel mengatakan kelompok relawan sudah tidak bisa dibendung lagi. Gerakan relawan sudah melakukan deklarasi mendukung Ganjar di mana-mana. Gerakan ini berjalan dengan sendirinya tanpa ada keterkaitan dengan Ganjar langsung. "Murni ini gerakan nurani, panggilan sejarah dan tugas sejarah,"ujar Immanuel.

Sebelumnya, PDI Perjuangan akan memberikan sanksi organisasi kepada kader yang terlibat deklarasi pasangan calon presiden sebelum ditetapkan oleh partai. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, prinsipnya relawan pemenangan akan dibentuk setelah penetapan secara resmi.

"Manakala ada anggota Partai yang tidak memiliki disiplin, dan ikut-ikutan dalam deklarasi calon sebelum Partai menetapkan, Partai akan menegakkan disiplin tersebut dengan memberi sanksi organisasi.

Prinsipnya seluruh relawan pemenangan akan dibentuk pasca penetapan secara resmi pasangan calon dari Partai. Saat ini lebih baik membantu rakyat menangani pandemi,"ujar Hasto dalam keterangannya, Selasa (21/9).

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jokowi Memerintahkan Menkominfo, Kementrian, Lembaga Dan DPR Tuntaskan RUU PDP

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian terhadap penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Jokowi mengatakan, perlindungan menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. "Perlindungan information pribadi juga menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari HAM,"ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara International Conference On Islam AND Human Rights (ICIHR) 2021, Jumat (10/12). Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menkominfo Johnny G Plate untuk menuntaskan RUU PDP yang tengah dibahas si DPR RI. Saat ini, RUU tersebut kembali diperpanjang pembahasannya. "Saya saya telah memerintahkan Menkominfo serta Kementerian dan lembaga terkait untuk segera menuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi bersama DPR,"ujar Jokowi RUU Perlindungan Information Pribadi diharapkan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Serta memberikan kepastian keamanan berusaha di sektor d...
Baca selengkapnya

PPP Dukung Presidential Threshold Tetap 20% Persen

Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Achmad Baidowi alias Awiek menyatakan, pihaknya mendukung ambang batas presiden atau presidential threshold tetap 20 persen. Awiek menyebut saat ini presidential threshold masih diperlukan sebagai penghargaan terhadap partai politik yang telah berjuang hingga lolos pemilihan umum. "Adanya presidensial threshold sebagai bentuk insentif atau penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di pemilu,"kata Awiek pada wartawan, Rabu (15/12/2021). Politikus PPP ini juga memaparkan alasan lainnya. Menurutnya, adanya presidential limit membuat presiden terpilih mendapat dukungan parpol di parlemen, sehingga kebijakan pemerintah nantinya tidak terhambat. "Jangan sampai presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya,"kata dia. Selain itu, Awiek mengingatkan saat ini tidak ada revisi terhadap undang-undang pemilu. Dengan demikian maka a...
Baca selengkapnya

Penjelesan MUI Soal Ustaz yang Memasuki Gereja

Jakarta -  Gus Miftah sedang menjadi sorotan masyarakat setelah dirinya masuk ke gereja beberapa waktu lalu. Gus Miftah hadir memberikan orasi kebangsaan dalam acara peresmian Gereja Bethel Indonesia (GBI) Amanat Agung di Jakarta Utara. Gus Miftah kemudian mendapat banyak kritik dari sejumlah masyarakat atas tindakannya itu. Beberapa masyarakat menyayangkan hal tersebut. MUI kemudian buka suara bagaimana jika ada seorang ustaz masuk ke gereja. Ketua MUI Cholil Nafis mengatakan, masuknya ustaz ke gereja memang sering menjadi perdebatan. Karena banyak masyarakat hanya melihat dari satu sudut padang. "Persoalan masuk gereja selalu jadi perdebatan. Seringkali karena melihat sesuatu dari sebelah saja sehingga sebelah yang lain tak terlihat. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang masuk gereja. Apakah haram, makruh atau boleh. Itupun kalau tak ada kepentingan atau karena kepepet ke gereja," tulis Cholil Nafis dalam akun Instagramnya dikutip Jumat (7/5). Cholil Nafis menjelaskan b...
Baca selengkapnya