KPU Meminta Pemilu Dipercepat, DPR Akan Membahasnya Pada Tanggal 16 September Nanti

Jakarta - Ketua KPU RI Ilham Saputra menjelaskan pihaknya telah mengusulkan agar pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024 digelar pada 21 Februari 2021. Ilham berharap, Komisi II segera menetapkan hari-H pemungutan suara, mengingat banyak hal yang harus dipersiapkan KPU sejak jauh hari.

"Terkait persiapan pemilu ini tentu akan lebih baik jika persetujuan untuk menetapkan pemilihan dan pemilu ini bisa dipercepat, karena memang banyak sekali hal yang perlu kita persiapkan," kata Ilham di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/9/2021).

Ilham menyebut KPU juga harus segera menyusun peraturan KPU (PKPU) untuk information pemilu 2024. "Kita start persiapan pada bulan Januari (2022) Persiapan PKPU kita. Bicara PKPU kita tentu harus lapor ke komisi II,"katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi II Ahmad Doli menyatakan, paparan KPU hari ini akan dibahas pada rapat kerja DPR RI 16 September nanti, sekaligus mengambil keputusan kapan hari-H pemungutan suara.

"Rapat ini saya diskors dan akan dilanjutkan nanti tanggal 16 September untuk membahas lebih lanjut lagi dan kemudian kita ambil keputusan,"pungkasnya. 

Adapun Saat ini, tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang dipaparkan KPU yakni:

  • Verifikasi kepengurusan parpol penelitian dan perbaikan 30 hari
  • Durasi verifikasi faktual parpol provinsi, kabupaten, kota, selama 53 hari
  • Durasi pembentukan PPK, PPS, PPLN 90 hari
  • Durasi pemutakhiran data pemilih 30 hari
  • Kampanye Pilpres 120 hari
  • Kampanye Pilkada 60 hari
  • Masa kerja PPK, PPS, untuk pilkada 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah pilkada
  • urasi pencalonan kepala daerah selama 18 hari.

    • Komentar

    Posting Komentar

    Postingan populer dari blog ini

    Jokowi Memerintahkan Menkominfo, Kementrian, Lembaga Dan DPR Tuntaskan RUU PDP

    Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian terhadap penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Jokowi mengatakan, perlindungan menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. "Perlindungan information pribadi juga menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari HAM,"ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara International Conference On Islam AND Human Rights (ICIHR) 2021, Jumat (10/12). Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menkominfo Johnny G Plate untuk menuntaskan RUU PDP yang tengah dibahas si DPR RI. Saat ini, RUU tersebut kembali diperpanjang pembahasannya. "Saya saya telah memerintahkan Menkominfo serta Kementerian dan lembaga terkait untuk segera menuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi bersama DPR,"ujar Jokowi RUU Perlindungan Information Pribadi diharapkan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Serta memberikan kepastian keamanan berusaha di sektor d...
    Baca selengkapnya

    PPP Dukung Presidential Threshold Tetap 20% Persen

    Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Achmad Baidowi alias Awiek menyatakan, pihaknya mendukung ambang batas presiden atau presidential threshold tetap 20 persen. Awiek menyebut saat ini presidential threshold masih diperlukan sebagai penghargaan terhadap partai politik yang telah berjuang hingga lolos pemilihan umum. "Adanya presidensial threshold sebagai bentuk insentif atau penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di pemilu,"kata Awiek pada wartawan, Rabu (15/12/2021). Politikus PPP ini juga memaparkan alasan lainnya. Menurutnya, adanya presidential limit membuat presiden terpilih mendapat dukungan parpol di parlemen, sehingga kebijakan pemerintah nantinya tidak terhambat. "Jangan sampai presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya,"kata dia. Selain itu, Awiek mengingatkan saat ini tidak ada revisi terhadap undang-undang pemilu. Dengan demikian maka a...
    Baca selengkapnya

    Penjelesan MUI Soal Ustaz yang Memasuki Gereja

    Jakarta -  Gus Miftah sedang menjadi sorotan masyarakat setelah dirinya masuk ke gereja beberapa waktu lalu. Gus Miftah hadir memberikan orasi kebangsaan dalam acara peresmian Gereja Bethel Indonesia (GBI) Amanat Agung di Jakarta Utara. Gus Miftah kemudian mendapat banyak kritik dari sejumlah masyarakat atas tindakannya itu. Beberapa masyarakat menyayangkan hal tersebut. MUI kemudian buka suara bagaimana jika ada seorang ustaz masuk ke gereja. Ketua MUI Cholil Nafis mengatakan, masuknya ustaz ke gereja memang sering menjadi perdebatan. Karena banyak masyarakat hanya melihat dari satu sudut padang. "Persoalan masuk gereja selalu jadi perdebatan. Seringkali karena melihat sesuatu dari sebelah saja sehingga sebelah yang lain tak terlihat. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang masuk gereja. Apakah haram, makruh atau boleh. Itupun kalau tak ada kepentingan atau karena kepepet ke gereja," tulis Cholil Nafis dalam akun Instagramnya dikutip Jumat (7/5). Cholil Nafis menjelaskan b...
    Baca selengkapnya