Gabungan NasDem, PAN, Dan PPP Bisa Mengusung Capres Baru

Jakarta - Poros partai besar seperti Gerindra-PDIP versus Golkar diprediksi akan terjadi di pilpres 2024. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi tak ingin hajatan pilpres digiring pada dua poros itu. Sebab, di luar itu ada partai lain yang bisa membuat poros baru.

Dia mengatakan, gabungan NasDem, PPP dan PAN sudah bisa mengusung capres. Sebab, gabungan itu sudah mencukupi 20 persen kursi di parlemen sebagai syarat mencalonkan presiden. Belum lagi ada PKS dan Demokrat yang punya sikap politik lain.

"Kan Nasdem-PAN-PPP = 21 persen kursi toh? Bisa poros baru. Kenapa harus digiring ke dua poros? Belum lagi ada Demokrat dan PKS," katanya lewat pesan, Selasa (12/10).

Awiek menegaskan, PPP sendiri sejauh ini belum memikirkan pilpres. Partainya masih fokus pada konsolidasi inner. Ia menilai sah-sah saja soal capres yang sudah bermunculan dari parpol seperti Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto.

"Soal Prabowo dan Airlangga itu hak beliau ya untuk maju. Sah-sah saja pamer capres, toh negara demokrasi,"ujar anggota DPR RI ini.

Awiek tidak berbicara lebih jauh berapa poros yang terbaik di pilpres 2024 nanti. Namun, dalam undang-undang dimungkinkan adanya tiga pasang calon presiden.

"Pilpres masih lama. Soal sikap PPP nanti lihat dinamika politik di lapangan. Saya hanya menggambarkan legalitas UU dan realitas politik,"pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Specification Politik Indonesia, Adi Prayitno meyakini, Gerindra dan PDIP bakal berkoalisi di Pemilu 2024. Calon presiden dan calon wakil presiden yang bakal diusung yakni Prabowo dan Puan Maharani.

Adi meyakini, Gerindra bisa masuk ke semua parpol dalam upaya membentuk koalisi. Namun dia yakin, Gerindra akan tetap berkoalisi dengan PDIP. "Tapi kalau melihat portofolionya bisa dikunci PDIP, karena kan Puan-Prabowo, atau Prabowo-Puan, kan begitu,"ujar Adi saat dihubungi, Senin (11/10).

Adi mengatakan, pasangan Prabowo-Puan sangat mungkin berhadapan dengan capres dari Partai Golkar. Diketahui, Golkar dalam hasil Rapimnas menyatakan bakal menjagokan sang ketum Airlangga Hartarto menjadi calon presiden 2024.

"Golkar misalnya bisa masuk ke PKB dan Demokrat karena ketum mereka juga mengincar. Bahkan PPP juga di situ, kan mulai dijodoh jodohin tuh Airlangga-Cak Imin atau Airlangga-Suharso,"ujarnya.
Adi menyebutkan, tiga partai yang secara tradisi memasang calonnya dalam setiap pilpres, termasuk nantinya di 2024.

Ketiganya yakni PDI-P, Gerindra dan Golkar yang saat ini merupakan tiga besar partai politik dengan jumlah kursi signifikan di parlemen. "PDIP sudah bisa maju sendiri, Golkar dan Gerindra tinggal cari satu atau dua partai lagi untuk menggenapi ambang batas presiden, dan dua partai ini punya tradisi maju,"jelasnya.

Adi mengatakan, partai lain di luar ketiga partai ini tentu akan kesulitan karena perolehan suara partai mereka kecil, dan elektabilitas ketum tidak signifikan.

Dia mencontohkan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang tidak terlampau signifikan elektabilitasnya, hanya di kisaran angka 5 persen. Angka ini berbeda jauh dengan Prabowo.

"Airlangga boleh kecil elektabilitasnya, tapi partainya besar, artinya ada negotiating setting. AHY serba tanggung, partainya juga tidak sampai dua figure, bargainnya itu tidak VIP, tapi kalau Golkar, PDIP, Gerindra, itu bargainnya VIP,"jelas dia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jokowi Memerintahkan Menkominfo, Kementrian, Lembaga Dan DPR Tuntaskan RUU PDP

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian terhadap penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Jokowi mengatakan, perlindungan menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. "Perlindungan information pribadi juga menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari HAM,"ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara International Conference On Islam AND Human Rights (ICIHR) 2021, Jumat (10/12). Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menkominfo Johnny G Plate untuk menuntaskan RUU PDP yang tengah dibahas si DPR RI. Saat ini, RUU tersebut kembali diperpanjang pembahasannya. "Saya saya telah memerintahkan Menkominfo serta Kementerian dan lembaga terkait untuk segera menuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi bersama DPR,"ujar Jokowi RUU Perlindungan Information Pribadi diharapkan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Serta memberikan kepastian keamanan berusaha di sektor d...
Baca selengkapnya

PPP Dukung Presidential Threshold Tetap 20% Persen

Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Achmad Baidowi alias Awiek menyatakan, pihaknya mendukung ambang batas presiden atau presidential threshold tetap 20 persen. Awiek menyebut saat ini presidential threshold masih diperlukan sebagai penghargaan terhadap partai politik yang telah berjuang hingga lolos pemilihan umum. "Adanya presidensial threshold sebagai bentuk insentif atau penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di pemilu,"kata Awiek pada wartawan, Rabu (15/12/2021). Politikus PPP ini juga memaparkan alasan lainnya. Menurutnya, adanya presidential limit membuat presiden terpilih mendapat dukungan parpol di parlemen, sehingga kebijakan pemerintah nantinya tidak terhambat. "Jangan sampai presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya,"kata dia. Selain itu, Awiek mengingatkan saat ini tidak ada revisi terhadap undang-undang pemilu. Dengan demikian maka a...
Baca selengkapnya

Penjelesan MUI Soal Ustaz yang Memasuki Gereja

Jakarta -  Gus Miftah sedang menjadi sorotan masyarakat setelah dirinya masuk ke gereja beberapa waktu lalu. Gus Miftah hadir memberikan orasi kebangsaan dalam acara peresmian Gereja Bethel Indonesia (GBI) Amanat Agung di Jakarta Utara. Gus Miftah kemudian mendapat banyak kritik dari sejumlah masyarakat atas tindakannya itu. Beberapa masyarakat menyayangkan hal tersebut. MUI kemudian buka suara bagaimana jika ada seorang ustaz masuk ke gereja. Ketua MUI Cholil Nafis mengatakan, masuknya ustaz ke gereja memang sering menjadi perdebatan. Karena banyak masyarakat hanya melihat dari satu sudut padang. "Persoalan masuk gereja selalu jadi perdebatan. Seringkali karena melihat sesuatu dari sebelah saja sehingga sebelah yang lain tak terlihat. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang masuk gereja. Apakah haram, makruh atau boleh. Itupun kalau tak ada kepentingan atau karena kepepet ke gereja," tulis Cholil Nafis dalam akun Instagramnya dikutip Jumat (7/5). Cholil Nafis menjelaskan b...
Baca selengkapnya