Cak Imin: Pak Presiden Tentu Sudah Miliki Pertimbangan Matang, Beliau Merupakan Sosok Yang Tepat

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, munculnya nama Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI dari Matra advertisement pasti sudah melalui pertimbangan matang Presiden Jokowi.

"Pak Presiden tentu sudah memiliki pertimbangan matang mengapa hanya mengusulkan satu nama yakni Jenderal TNI Andika Perkasa ke DPR. Saya rasa beliau merupakan sosok yang tepat memimpin TNI kedepan,"ujar Cak Imin pada wartawan, Rabu (3/11/2021).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini optimistis Andika mampu meningkatkan kinerja TNI kedepan lebih baik lagi. Saat ini, kinerja TNI dari berbagai survei juga selalu berada di posisi cukup bagus. Kendati begitu, masih ada sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) TNI ke depan.

"Misalnya, persoalan stabilitas wilayah seperti di Papua, sengketa Laut China Selatan, dan peningkatan kapasitas TNI, merupakan sejumlah persoalan yang menjadi public relations sekaligus tantangan TNI kedepan,"ujar dia.

Cal Iminberharap TNI ke depan dapat merespons dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopoloitik serta medan perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi.

Selain itu, lanjut Cak Imin, selama menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Andika Perkasa juga menunjukkan kinerja yang cukup bagus. "Selain itu, dia juga sosok elderly yang memiliki pengalaman paling lama sebagai Kepala Staf dibandingkan nama-nama lainnya,"ucapnya.

Diketahui, DPR telah menerima Surpres yang berisi nama calon Panglima TNI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa. Surpres Nomor R-50/ Pres/10/2021 itu diantar langsung Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada Pimpinan DPR untuk mendapatkan persetujuan DPR.

Setelah menerima nama calon Panglima TNI, DPR RI akan menindaklanjuti Surpres dengan menugaskan Komisi I DPR RI untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper terhadap calon yang diajukan oleh Presiden.

Selanjutnya, Komisi I akan melaporkan hasil pelaksanaan fit and proper test di dalam Rapat Paripurna untuk mendapatkan persetujuan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jokowi Memerintahkan Menkominfo, Kementrian, Lembaga Dan DPR Tuntaskan RUU PDP

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian terhadap penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Jokowi mengatakan, perlindungan menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. "Perlindungan information pribadi juga menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari HAM,"ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara International Conference On Islam AND Human Rights (ICIHR) 2021, Jumat (10/12). Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menkominfo Johnny G Plate untuk menuntaskan RUU PDP yang tengah dibahas si DPR RI. Saat ini, RUU tersebut kembali diperpanjang pembahasannya. "Saya saya telah memerintahkan Menkominfo serta Kementerian dan lembaga terkait untuk segera menuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi bersama DPR,"ujar Jokowi RUU Perlindungan Information Pribadi diharapkan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Serta memberikan kepastian keamanan berusaha di sektor d...
Baca selengkapnya

PPP Dukung Presidential Threshold Tetap 20% Persen

Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Achmad Baidowi alias Awiek menyatakan, pihaknya mendukung ambang batas presiden atau presidential threshold tetap 20 persen. Awiek menyebut saat ini presidential threshold masih diperlukan sebagai penghargaan terhadap partai politik yang telah berjuang hingga lolos pemilihan umum. "Adanya presidensial threshold sebagai bentuk insentif atau penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di pemilu,"kata Awiek pada wartawan, Rabu (15/12/2021). Politikus PPP ini juga memaparkan alasan lainnya. Menurutnya, adanya presidential limit membuat presiden terpilih mendapat dukungan parpol di parlemen, sehingga kebijakan pemerintah nantinya tidak terhambat. "Jangan sampai presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya,"kata dia. Selain itu, Awiek mengingatkan saat ini tidak ada revisi terhadap undang-undang pemilu. Dengan demikian maka a...
Baca selengkapnya

Penjelesan MUI Soal Ustaz yang Memasuki Gereja

Jakarta -  Gus Miftah sedang menjadi sorotan masyarakat setelah dirinya masuk ke gereja beberapa waktu lalu. Gus Miftah hadir memberikan orasi kebangsaan dalam acara peresmian Gereja Bethel Indonesia (GBI) Amanat Agung di Jakarta Utara. Gus Miftah kemudian mendapat banyak kritik dari sejumlah masyarakat atas tindakannya itu. Beberapa masyarakat menyayangkan hal tersebut. MUI kemudian buka suara bagaimana jika ada seorang ustaz masuk ke gereja. Ketua MUI Cholil Nafis mengatakan, masuknya ustaz ke gereja memang sering menjadi perdebatan. Karena banyak masyarakat hanya melihat dari satu sudut padang. "Persoalan masuk gereja selalu jadi perdebatan. Seringkali karena melihat sesuatu dari sebelah saja sehingga sebelah yang lain tak terlihat. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang masuk gereja. Apakah haram, makruh atau boleh. Itupun kalau tak ada kepentingan atau karena kepepet ke gereja," tulis Cholil Nafis dalam akun Instagramnya dikutip Jumat (7/5). Cholil Nafis menjelaskan b...
Baca selengkapnya