Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu Masuki Tahap Wawancara Dan Tes Kesehatan

Jakarta - Setelah melewati tahap tes administrasi, seleksi tertulis dan penulisan makalah, serta tes psikologi, bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memasuki tahap tes wawancara dan tes kesehatan.

Guna kelancaran tahapan tersebut, Tim Seleksi (Timsel) menggelar sosialisasi teknis tes kesehatan dan tes wawancara secara digital, Jumat (24/12/2021). Sosialisasi itu dihadiri oleh para peserta calon anggota KPU dan Bawaslu yang melaju pada tahap selanjutnya.

"Kita akan mulai melakukan wawancara continuous dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 (Desember). Tapi untuk masing-masing Bapak dan Ibu (peserta bakal calon) tentunya sudah ada jadwalnya masing-masing,"kata anggota Timsel Betti Alisjahbana dalam keterangannya.

Sebagaimana telah dijadwalkan, tes wawancara dilaksanakan pada Minggu hingga Kamis, tanggal 26-30 Desember 2021, di Ruang Sasana Bhakti Praja Gedung C Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat.

Sementara untuk tes kesehatan dilaksanakan pada Senin-Kamis, tanggal 27-30 Desember 2021, di Ruang Medical Check Up (MCU) Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta Pusat.

Aturan Lainnya

Untuk tata tertib pelaksanaan tes wawancara dan tes kesehatan, peserta diwajibkan berpuasa dari pukul 22.00 hingga 08.00 WIB. Peserta juga wajib membawa bukti negatif hasil tes swab antigen atau tes PCR; menerapkan protokol kesehatan; berpakaian secara sopan; dan mengikuti pengarahan yang ditetapkan panitia.

Sementara itu, bagi peserta yang dinyatakan positif berdasarkan hasil tes swab antigen atau tes PCR, berlaku ketentuan tes wawancara dilaksanakan secara virtual dan tes kesehatan digeser menjadi Senin-Selasa, tanggal 3-4 Januari 2022.

Dalam mengikuti rangkaian tes, peserta dilarang membawa buku atau catatan ketika paparan untuk tes wawancara; membawa kamera; melakukan dokumentasi gambar atau video; mengaktifkan telepon genggam; membawa senjata api; keluar ruangan dan meninggalkan kursi tempat ujian kecuali memperoleh izin panitia; dan merokok.

"Sanksi, peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dinyatakan gugur. Peserta yang tidak mematuhi ketentuan tata tertib pelaksanaan Tes Wawancara dan Tes Kesehatan dinyatakan gugur,"terang Betti.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penjelesan MUI Soal Ustaz yang Memasuki Gereja

Jakarta -  Gus Miftah sedang menjadi sorotan masyarakat setelah dirinya masuk ke gereja beberapa waktu lalu. Gus Miftah hadir memberikan orasi kebangsaan dalam acara peresmian Gereja Bethel Indonesia (GBI) Amanat Agung di Jakarta Utara. Gus Miftah kemudian mendapat banyak kritik dari sejumlah masyarakat atas tindakannya itu. Beberapa masyarakat menyayangkan hal tersebut. MUI kemudian buka suara bagaimana jika ada seorang ustaz masuk ke gereja. Ketua MUI Cholil Nafis mengatakan, masuknya ustaz ke gereja memang sering menjadi perdebatan. Karena banyak masyarakat hanya melihat dari satu sudut padang. "Persoalan masuk gereja selalu jadi perdebatan. Seringkali karena melihat sesuatu dari sebelah saja sehingga sebelah yang lain tak terlihat. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang masuk gereja. Apakah haram, makruh atau boleh. Itupun kalau tak ada kepentingan atau karena kepepet ke gereja," tulis Cholil Nafis dalam akun Instagramnya dikutip Jumat (7/5). Cholil Nafis menjelaskan b
Baca selengkapnya

Wakil MPR Hidayat Nur Wahid: Jika MPR Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Usulkan Amandemen UUD 1945

Jakarta - Politikus PKS sekaligus Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, pimpinan MPR tidak memiliki wewenang mengusulkan amandemen UUD 1945. Ia mengingatkan, amandemen merupakan hak setiap anggota MPR. "Pimpinan MPR tidak berencana untuk melakukan amandemem, karena amandemen bukan domainnya pimpinan MPR. Amandemen itu domainnya anggota MPR mengusulkan perubahan,"kata Hidayat dalam diskusi bold, Sabtu (11/9/2021). Dia percaya bahwa ketentuan itu sangat dipahami Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. "Saya yakin Pak Bamsoet sangat paham pimpinan MPR tidak punya kewenang konstitusional untuk usulkan perubahan UUD,"ungkap Hidayat.   Belum Ada Usulan Hidayat menyebut sampai saat ini, tidak ada usulan dan pergerakan pembahasan perubahan UUD di MPR. Ia mengklaim yang meramaikan isu amandemen dan perpanjangan masa jabatan presiden justru pihak di luar MPR. "Dari atmosfer di MPR sendiri saya tidak mendengar ada yang mengusulkan perubahan UUD, apa
Baca selengkapnya

Tanggapan Ketua DPP PKS Mardani Ali Mengenai PAN Bergabung ke Pemerintah : Semakin Besar Kekuasaan, Semakin Besar Penyimpangan

Jakarta -  Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan kekuasaan cenderung menyimpang. Hal itu menanggapi bergabungnya PAN dengan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Namun, Mardani menghormati keputusan FRYING PAN sebagai strategi masing-masing partai. "Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik tentu masing-masing punya strategi," ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (26/8). "PKS merasa bahwa power tend to corrupt kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt definitely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya," tegasnya. PKS menilai oposisi merupakan pilihan rasional, etis dan logis. Mardani mengatakan, PKS sebagai oposisi akan bersama rakyat mengontrol kebijakan pemerintah. "Karena oposisi adalah pilihan yang rasional etis dan logis. PKS Insya Allah ingin bersama rakyat melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insya Allah semuanya untuk membangun negeri," kata Mardani. Sebelum
Baca selengkapnya