Demokrat Sambut Baik Niat Ridwan Kamil Untuk Masuk Partai Politik

Jakarta - Partai Demokrat menyambut baik niat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk masuk partai politik. Demokrat menghormati bila Emil Bergabung ke partai manapun termasuk ke Demokrat.

"Partai Demokrat terutama Mas Ketum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) memiliki hubungan yang baik dengan Kang Emil. Kami akan menghormati partai mana pun yang nantinya menjadi pilihan hati dan pilihan politik Kang Emil untuk berlabuh,"kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani lewat keterangannya, Jumat (3/11).

"Termasuk jika nantinya berketetapan hati menjadi bagian dari keluarga besar Partai Demokrat. Kami tak akan berandai-andai, sepenuhnya berpulang kepada Kang Emil,"tambahnya.

Kamhar menyebut, Demokrat mengapresiasi dan menyambut baik niat Emil untuk masuk menjadi anggota parpol. Dengan pengalamannya dua kali kepala daerah dan memenangkan kontestasi politik Pilkada, menurutnya menjadi bagian dari parpol adalah wajar.

"Apalagi Kang Emil masih memiliki cita-cita politik yang hendak diperjuangkan baik itu untuk Jabar di periode kedua atau kontestasi politik nasional jika ada jalan. Nama Kang Emil salah satu yang cukup santer dari klaster kepala daerah,"ucapnya.

Lebih lanjut, soal Pilpres hingga kini Partai Demokrat belum menjadikannya sebagai program prioritas. Meskipun banyak suara kader dan elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi untuk mendorong dan memperjuangkan AHY pada 2024 mendatang.

"Namun sesuai arahan Mas Ketum dan program prioritas Partai Demokrat, kami masih berfokus pada konsolidasi interior dan kerja-kerja nyata membantu meringankan penderitaan rakyat yang terdampak pandemi Covid-19. Pada saatnya nanti Partai Demokrat akan mempresentasikan kepada publik sikap politik Partai Demokrat terkait Pilpres 2024,"pungkasnya.

Sebelumnya, Ridwan Kamil, berencana akan bergabung dengan partai politik di tahun 2022 mendatang. Saat ini Ridwan Kamil sedang menimang-nimang akan bergabung dengan partai mana.

"Saya sudah putuskan tahun depan akan masuk parpol. Warna yang mana apakah warna taplak ini (kuning), warna baju satpam (biru) atau hijab merah, saya belum tahu,"kata pria akrab disapa Emil di Fisipol UGM, Kamis (2/12).

"Yang pasti yang fading Pancasilais, saya akan di situ. Karena menurut saya Pancasila harga mati. Tidak boleh terlalu kiri, tidak boleh terlalu kanan. Politik jalan tengahlah yang saya pilih,"imbuh Ridwan.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penjelesan MUI Soal Ustaz yang Memasuki Gereja

Jakarta -  Gus Miftah sedang menjadi sorotan masyarakat setelah dirinya masuk ke gereja beberapa waktu lalu. Gus Miftah hadir memberikan orasi kebangsaan dalam acara peresmian Gereja Bethel Indonesia (GBI) Amanat Agung di Jakarta Utara. Gus Miftah kemudian mendapat banyak kritik dari sejumlah masyarakat atas tindakannya itu. Beberapa masyarakat menyayangkan hal tersebut. MUI kemudian buka suara bagaimana jika ada seorang ustaz masuk ke gereja. Ketua MUI Cholil Nafis mengatakan, masuknya ustaz ke gereja memang sering menjadi perdebatan. Karena banyak masyarakat hanya melihat dari satu sudut padang. "Persoalan masuk gereja selalu jadi perdebatan. Seringkali karena melihat sesuatu dari sebelah saja sehingga sebelah yang lain tak terlihat. Ulama berbeda pendapat tentang orang yang masuk gereja. Apakah haram, makruh atau boleh. Itupun kalau tak ada kepentingan atau karena kepepet ke gereja," tulis Cholil Nafis dalam akun Instagramnya dikutip Jumat (7/5). Cholil Nafis menjelaskan b
Baca selengkapnya

Wakil MPR Hidayat Nur Wahid: Jika MPR Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Usulkan Amandemen UUD 1945

Jakarta - Politikus PKS sekaligus Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, pimpinan MPR tidak memiliki wewenang mengusulkan amandemen UUD 1945. Ia mengingatkan, amandemen merupakan hak setiap anggota MPR. "Pimpinan MPR tidak berencana untuk melakukan amandemem, karena amandemen bukan domainnya pimpinan MPR. Amandemen itu domainnya anggota MPR mengusulkan perubahan,"kata Hidayat dalam diskusi bold, Sabtu (11/9/2021). Dia percaya bahwa ketentuan itu sangat dipahami Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. "Saya yakin Pak Bamsoet sangat paham pimpinan MPR tidak punya kewenang konstitusional untuk usulkan perubahan UUD,"ungkap Hidayat.   Belum Ada Usulan Hidayat menyebut sampai saat ini, tidak ada usulan dan pergerakan pembahasan perubahan UUD di MPR. Ia mengklaim yang meramaikan isu amandemen dan perpanjangan masa jabatan presiden justru pihak di luar MPR. "Dari atmosfer di MPR sendiri saya tidak mendengar ada yang mengusulkan perubahan UUD, apa
Baca selengkapnya

Tanggapan Ketua DPP PKS Mardani Ali Mengenai PAN Bergabung ke Pemerintah : Semakin Besar Kekuasaan, Semakin Besar Penyimpangan

Jakarta -  Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan kekuasaan cenderung menyimpang. Hal itu menanggapi bergabungnya PAN dengan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo. Namun, Mardani menghormati keputusan FRYING PAN sebagai strategi masing-masing partai. "Perkara PAN gabung koalisi itu hak partai politik tentu masing-masing punya strategi," ujar Mardani kepada wartawan, Kamis (26/8). "PKS merasa bahwa power tend to corrupt kekuasaan cenderung menyimpang, absolute power corrupt definitely, semakin besar kekuasaan semakin besar penyimpangannya," tegasnya. PKS menilai oposisi merupakan pilihan rasional, etis dan logis. Mardani mengatakan, PKS sebagai oposisi akan bersama rakyat mengontrol kebijakan pemerintah. "Karena oposisi adalah pilihan yang rasional etis dan logis. PKS Insya Allah ingin bersama rakyat melayani rakyat dengan mengontrol kebijakan pemerintah secara kritis dan konstruktif. Insya Allah semuanya untuk membangun negeri," kata Mardani. Sebelum
Baca selengkapnya