Postingan

Uji Kelayakan dan Kepatutan Para Calon Anggota KPU-Bawaslu Akan Digelar Pada 14-17 Februari

Jakarta -  Seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 sudah memasuki tahapan uji kelayakan dan kepatutan. Komisi II DPR proses tersebut pada 14-17 Februari 2022. "Jadwal sementara uji kelayakan calon anggota KPU-Bawaslu akan dilaksanakan pada 14-17 Februari 2022," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang di Jakarta. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (2/2). Dia menambahkan, sebelumnya Komisi II DPR akan melaksanakan rapat inner untuk membahas teknis uji kelayakan pada Senin (7/2) pekan depan. Junimart menjelaskan, jadwal uji kelayakan tersebut diambil atas beberapa pertimbangan khususnya terkait padatnya acara yang ada di Komisi II DPR. "Pertimbangannya karena padatnya acara di Komisi II DPR terkait pembahasan enam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi," ujarnya. Selain itu menurut dia, Komisi II ...

Aturan Dan Syarat Batas Usia Calon Anggota KPU Dan Bawaslu Digugat ke MK

Jakarta - Aturan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait batasan syarat usia bagi calon Anggota KPU dan Bawaslu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penggugatnya adalah calon Anggota KPU periode 2022-2027 Musa Darwin Pane. Selaku pemohon, Musa yang juga advokat melayangkan gugatan atas dua pasal yakni, Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b yang dianggap melanggar hak konstitusionalnya. "Kedua pasal tersebut mensyaratkan very little usia sekurang-kurangnya 40 tahun untuk menjadi anggota KPU mencederai asas persamaan di muka hukum,"kata kuasa hukum Pemohon, Sahat Maruli T. Situmeang dikutip pada site MK, Kamis (13/1). Dalam sidang perdana yang digelar Rabu (12/1), Musa selaku pemohon perkara Nomor 1/PUU-XX/ 2022 mempersoalkan Pasal 11 huruf b dan Pasal 85 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang mengatur batas usia peserta seleksi KPU RI dan Bawaslu RI sekurang-kurangnya 35 tahun untuk KPU dan/atau ...

Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu Masuki Tahap Wawancara Dan Tes Kesehatan

Jakarta - Setelah melewati tahap tes administrasi, seleksi tertulis dan penulisan makalah, serta tes psikologi, bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memasuki tahap tes wawancara dan tes kesehatan. Guna kelancaran tahapan tersebut, Tim Seleksi (Timsel) menggelar sosialisasi teknis tes kesehatan dan tes wawancara secara digital, Jumat (24/12/2021). Sosialisasi itu dihadiri oleh para peserta calon anggota KPU dan Bawaslu yang melaju pada tahap selanjutnya. "Kita akan mulai melakukan wawancara continuous dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 30 (Desember). Tapi untuk masing-masing Bapak dan Ibu (peserta bakal calon) tentunya sudah ada jadwalnya masing-masing,"kata anggota Timsel Betti Alisjahbana dalam keterangannya. Sebagaimana telah dijadwalkan, tes wawancara dilaksanakan pada Minggu hingga Kamis, tanggal 26-30 Desember 2021, di Ruang Sasana Bhakti Praja Gedung C Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pus...

PPP Dukung Presidential Threshold Tetap 20% Persen

Jakarta - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Achmad Baidowi alias Awiek menyatakan, pihaknya mendukung ambang batas presiden atau presidential threshold tetap 20 persen. Awiek menyebut saat ini presidential threshold masih diperlukan sebagai penghargaan terhadap partai politik yang telah berjuang hingga lolos pemilihan umum. "Adanya presidensial threshold sebagai bentuk insentif atau penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di pemilu,"kata Awiek pada wartawan, Rabu (15/12/2021). Politikus PPP ini juga memaparkan alasan lainnya. Menurutnya, adanya presidential limit membuat presiden terpilih mendapat dukungan parpol di parlemen, sehingga kebijakan pemerintah nantinya tidak terhambat. "Jangan sampai presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen sehingga akan menghambat kebijakan yang dibuatnya,"kata dia. Selain itu, Awiek mengingatkan saat ini tidak ada revisi terhadap undang-undang pemilu. Dengan demikian maka a...

Jokowi Memerintahkan Menkominfo, Kementrian, Lembaga Dan DPR Tuntaskan RUU PDP

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian terhadap penyelesaian Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Jokowi mengatakan, perlindungan menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak asasi manusia. "Perlindungan information pribadi juga menjadi perhatian serius pemerintah dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari HAM,"ujar Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara International Conference On Islam AND Human Rights (ICIHR) 2021, Jumat (10/12). Untuk itu, Jokowi memerintahkan Menkominfo Johnny G Plate untuk menuntaskan RUU PDP yang tengah dibahas si DPR RI. Saat ini, RUU tersebut kembali diperpanjang pembahasannya. "Saya saya telah memerintahkan Menkominfo serta Kementerian dan lembaga terkait untuk segera menuntaskan RUU Perlindungan Data Pribadi bersama DPR,"ujar Jokowi RUU Perlindungan Information Pribadi diharapkan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Serta memberikan kepastian keamanan berusaha di sektor d...

Demokrat Sambut Baik Niat Ridwan Kamil Untuk Masuk Partai Politik

Jakarta - Partai Demokrat menyambut baik niat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk masuk partai politik. Demokrat menghormati bila Emil Bergabung ke partai manapun termasuk ke Demokrat. "Partai Demokrat terutama Mas Ketum AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) memiliki hubungan yang baik dengan Kang Emil. Kami akan menghormati partai mana pun yang nantinya menjadi pilihan hati dan pilihan politik Kang Emil untuk berlabuh,"kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani lewat keterangannya, Jumat (3/11). "Termasuk jika nantinya berketetapan hati menjadi bagian dari keluarga besar Partai Demokrat. Kami tak akan berandai-andai, sepenuhnya berpulang kepada Kang Emil,"tambahnya. Kamhar menyebut, Demokrat mengapresiasi dan menyambut baik niat Emil untuk masuk menjadi anggota parpol. Dengan pengalamannya dua kali kepala daerah dan memenangkan kontestasi politik Pilkada, menurutnya menjadi bagian dari parpol adalah wajar. "Apalagi Kang Emil masih ...

Ketum Partai Gelora Anis Matta Mengklaim Jika Anggotanya Terus Bertambah, Saat Ini Sudah Ada Setengah Juta

Jakarta - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Anis Matta mengatakan jumlah anggota partai terus bertambah. Untuk saat ini, jumlah anggota sudah lebih setengah juta yang tersebar di daerah. "Partai gelora sudah lebih dari setengah juta dan setiap hari bertambah sekitar 2 ribu sampai 3 ribu kader baru. Sekarang, kita sudah ada 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota dan hampir 90 persen dari 7.235 kecamatan di seluruh Indonesia serta 13 ribu atau 13 persen dari sekitar 83 ribu desa dan kelurahan,"kata Anis dalam acara safari politik dan HUT kedua Partai Gelora di Kampoeng Fish and shellfish, Pantai Kedonganan, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (26/11). Di Bali, Anis menyebut struktural DPD sudah 100 persen. Sedangkan di tingkat kecamatan sudah 57 persen. Sedangkan tingkat desa dan kelurahan 10 persen. Menurutnya, bertambahnya jumlah anggota lantaran dihapusnya sekat perbedaan. "Jadi, alhamdulillah kita meruntuhkan tembok. Maksudnya, kita menghap...

Tanggapan PKB Terkait Elektabilitas Ganjar Yang Berada di Tiga Besar Survei Capres

Jakarta - Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berada di tiga besar survei capres rupanya tak membuat PKB langsung tertarik untuk mengusung di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, Ganjar jika ingin nyapres dari PKB sebaiknya melamar sendiri. Bukan PKB yang meminang Ganjar, sebab saat ini nasib politikus PDIP itu tidak jelas akan diusung partainya. "Kalau dia enggak punya partai masa kita yang ngelamar, dia yang ngelamar ke kita. Begitu caranya,"ujar Jazilul kepada wartawan, Senin (22/11). Melihat hasil survei, Ganjar dinilai belum dominan sebagai calon presiden 2024. Malahan, Jazilul melihat ada upaya mounting Ganjar sebagai calon presiden terpanas saat ini. "Jadi biasalah, Pak Ganjar diframing seakan-akan memang beliau yang paling ini, tapi kan partainya belum ada sampai saat ini,"ujarnya. Sementara itu, kader PKB mendorong Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden 2024. PKB menginginkan ka...

Kementan Yang Berfoto Bareng Dengan Surya Paloh Menggunakan Loreng Berwarna Biru

Jakarta - Pejabat Eselon I Kementerian Pertanian menjadi sorotan karena berfoto bareng dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Menteri Pertanian yang juga kader NasDem, Syahrul Yasin Limpo. Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementan itu mengenakan pakaian loreng-loreng bercorak biru khas partai NasDem. Foto tersebut ditampilkan ketika rapat dengar pendapat Komisi IV pada Senin (15/11). kemarin. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono diingatkan langsung oleh anggota dewan dalam rapat tersebut bahwa ASN tidak berpolitik. Kasdi menjelaskan, jajarannya menggunakan pakaian loreng tersebut hanya untuk menghormati peringatan HUT NasDem. Kasdi mengatakan, dirinya hadir bersama Menteri Syahrul Yasin Limpo. "Sebenarnya kami ingin menghormati acara tersebut dan kami hadir bersama dengan menteri. Tidak ada maksud lain. Mohon maaf kalau memang itu bagian yang kurang berkenan di bapak ibu sekalian tapi sesungguhnya apa di hati kami tetap dalam upaya birokrat...

Terkait Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, DPR Akan Memanggil Mendikbudristek

Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI abdul Fikri Faqih mengatakan, pihaknya berencana memanggil Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk meminta penjelaskan terkait Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Diketahui, aturan tersebut menuai pro dan kontra, lantaran dianggap memberikan ruang terhadap perilaku seks bebas. "Iya kita sedang mencari waktu, (pemanggilan) untuk merespon aspirasi masyarakat,"kata Abdul, Kamis (11/11/2021). Sejatinya, Nadiem Makarim akan dipanggil pada Jumat 12 November 2021. Namun, Politikus PKS itu menuturkan, Komisi X DPR RI akan menjadwalkan ulang. "Akan diagendakan lagi, belum dapat tanggalnya,"jelas Abdul. Nadiem Dapat Dukungan Menag Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemenag tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Keb...

Cak Imin: Pak Presiden Tentu Sudah Miliki Pertimbangan Matang, Beliau Merupakan Sosok Yang Tepat

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan, munculnya nama Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI dari Matra advertisement pasti sudah melalui pertimbangan matang Presiden Jokowi. "Pak Presiden tentu sudah memiliki pertimbangan matang mengapa hanya mengusulkan satu nama yakni Jenderal TNI Andika Perkasa ke DPR. Saya rasa beliau merupakan sosok yang tepat memimpin TNI kedepan,"ujar Cak Imin pada wartawan, Rabu (3/11/2021). Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini optimistis Andika mampu meningkatkan kinerja TNI kedepan lebih baik lagi. Saat ini, kinerja TNI dari berbagai survei juga selalu berada di posisi cukup bagus. Kendati begitu, masih ada sejumlah persoalan yang menjadi pekerjaan rumah (PR) TNI ke depan. "Misalnya, persoalan stabilitas wilayah sep...

Gerindra Sudah Tepat mengajukan Prabowo Maju Sebagai Capres Pada Pilpres 2024 Mendatang

Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim partainya sudah tepat mengajukan Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 karena merupakan tokoh favorit di kalangan milenial. Dia mengatakan dari hasil survei menunjukkan di antara banyak calon presiden, Prabowo Subianto adalah sosok yang banyak digandrungi dan dipilih kaum milenial sebagai capres favoritnya. "Tidak mungkin para pemilih pemula, pemuda, kaum milenial memilih Prabowo kalau bukan karena visi, misi dan perjuangannya selama ini. Dan itu menunjukkan bahwa kita sudah tepat menginginkan beliau maju pada Pilpres 2024,"kata Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/10). Hal itu dikatakan Muzani saat menghadiri Musyawarah Daerah Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Lampung, Selasa (26/10). Dia mengatakan, fakta bahwa Prabowo adalah kandidat yang paling disukai oleh pemilih pemula dan kaum milenial, harus diperkuat seluruh elemen partai, termasuk T...

KSP Merilis Buku Laporan Kinerja Jokowi-Ma'ruf Amin, Bertajuk "Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021"

Jakarta - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merilis buku laporan capaian kinerja 2021 bertajuk "Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021". Dalam laporan tersebut berisi berbagai capaian Pemerintahan Jokowi-Ma' ruf Amin satu tahun terakhir, khususnya dalam penanganan pandemi COVID-19. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan dua tahun lewat sejak pandemi COVID-19 tidak membuat pemerintah surut dalam menjalankan strategi nasional. Pandemi kata dia justru mendorong pemerintah lebih maju. "Laporan tahunan ini adalah penanda kebangkitan itu. Lewat berbagai narasi, gambar, dan informasi, kita semua termasuk generasi mendatang dapat melihat kerja mengatasi gempuran pandemi secara kreatif dan inovatif,"kata Moeldoko, dalam kata pengatar buku tersebut, Rabu( 20/10/2021). Dia mengklaim sekuat tenaga pemerintah akan terus bergerak yaitu meraih cita-cita kemajuan dan kesejahteraan Indonesia. Menurutnya sebagai nahkoda, Jokowi memberikan memberi ar...

Gabungan NasDem, PAN, Dan PPP Bisa Mengusung Capres Baru

Jakarta - Poros partai besar seperti Gerindra-PDIP versus Golkar diprediksi akan terjadi di pilpres 2024. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi tak ingin hajatan pilpres digiring pada dua poros itu. Sebab, di luar itu ada partai lain yang bisa membuat poros baru. Dia mengatakan, gabungan NasDem, PPP dan PAN sudah bisa mengusung capres. Sebab, gabungan itu sudah mencukupi 20 persen kursi di parlemen sebagai syarat mencalonkan presiden. Belum lagi ada PKS dan Demokrat yang punya sikap politik lain. "Kan Nasdem-PAN-PPP = 21 persen kursi toh? Bisa poros baru. Kenapa harus digiring ke dua poros? Belum lagi ada Demokrat dan PKS," katanya lewat pesan, Selasa (12/10). Awiek menegaskan, PPP sendiri sejauh ini belum memikirkan pilpres. Partainya masih fokus pada konsolidasi inner. Ia menilai sah-sah saja soal capres yang sudah bermunculan dari parpol seperti Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto. "Soal Prabowo dan Airlangga itu hak beliau ya untuk maju. Sah-sah saja ...

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Mengatakan Siap Bergabung Partai Politik

Bandung -  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan diri untuk bergabung dengan partai politik. Dia akan mengumumkannya pada pertengahan tahun depan. Selama ini, pria yang akrab disapa Emil ini berkarir di dunia politik tanpa partai. Dua jabatan kepala daerah, Wali Kota Bandung dan saat ini Gubernur Jawa Barat diraih dengan standing bukan kader partai manapun. "Kalau lanjut gubernur juga periode kedua, mungkin posisinya sudah berpartai. Mungkin di 2022 mungkin akan saya sampaikan, istikharah mana yang pas dulu," kata Ridwan Kamil . "Sekarang masih istikharah menganalisa yang pas buat sosok saya. (Keputusan pilihan) pertengahan 2022," imbuh dia. Saat di singgung pernyataannya ini berkaitan dengan persiapan Pilpres 2024, Ridwan Kamil memilih menjawab normatif. "frying pan ngundang di Bali dan minggu depan PPP di semarang. Ya tentunya saya menghormati undangan dan memang tidak bisa dihindari ya karena acara politik acara partai politik selalu ada pertanyaan ya...

Anggota Komisi 2 DPR: KIta Harapkan Jangan Seret TNI/Polri Karena Itu Jabatan Politis Bukan Karier

Jakarta - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus mengingatkan pemerintah untuk memikirkan ulang wacana penunjukan TNI-Polri sebagai penjabat (Pj) kepala daerah untuk menggantikan pejabat yang habis masa jabatan pada 2022 dan 2023. "Kita harapkan jangan diseret TNI/Polri untuk mengisi kekosongan jabatan. Karena itu jabatan politis, bukan jabatan karier. Kenapa terjadi reformasi? Salah satunya karenanya dwifungsi ABRI karena zaman Orba pemerintah menerapkan dwifungsi ABRI,"kata Guspardi saat dikonfirmasi, Selasa (28/9/2021). Guspadi meminta semua pihak mengambil pelajaran dari reformasi. Dia menegaskan masih banyak aparatur sipil negara (ASN) setingkat Dirjen di berbagai Kementerian yang bisa mengisi kursi kepala daerah. "ASN kan banyak Dirjen di Kemendagri. Kalau seandainya tidak memenubi jumlahnya baru masuk ke Kementerian lain, kenapa jadi TNI/Porli di mana ranahnya itu? Nah kalau Dirjen itu ka...

Relawan Jokowi Mania (Joman): PDIP Akan Ditinggal Massa Jika Beri Sanksi Pada Ganjar

Jakarta - PDI Perjuangan mengancam sanksi kepada kadernya yang terlibat deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Salah satu kader PDIP yang sudah mengalir dukungan relawan untuk Pilpres 2024 adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer, yang kini mendukung Ganjar Pranowo di 2024, mengatakan PDIP akan menerima konsekuensi politik jika memberikan sanksi kepada Ganjar. PDIP akan ditinggalkan massa. "Apa yang dilakukan partai ketika memberi sanksi ke mas Ganjar ada risiko dan konsekuensi politik yang diambil oleh PDIP yaitu ditinggalin massa,"kata Immanuel saat dihubungi, Selasa (21/9). Immanuel menuturkan, PDIP butuh suara rakyat, suara pemilih milenial, juga suara silent majority. Kecenderungan suara rakyat hari ini, kata dia, mengarah ke Ganjar. Jika partai membutuhkan suara untuk Pemilu 2024, maka sedianya memberikan dukungan kepada Ganjar. "Ketika suara ini tidak dipedulikan, wah ...

Wakil MPR Hidayat Nur Wahid: Jika MPR Tidak Memiliki Kewenangan Untuk Usulkan Amandemen UUD 1945

Jakarta - Politikus PKS sekaligus Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, pimpinan MPR tidak memiliki wewenang mengusulkan amandemen UUD 1945. Ia mengingatkan, amandemen merupakan hak setiap anggota MPR. "Pimpinan MPR tidak berencana untuk melakukan amandemem, karena amandemen bukan domainnya pimpinan MPR. Amandemen itu domainnya anggota MPR mengusulkan perubahan,"kata Hidayat dalam diskusi bold, Sabtu (11/9/2021). Dia percaya bahwa ketentuan itu sangat dipahami Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet. "Saya yakin Pak Bamsoet sangat paham pimpinan MPR tidak punya kewenang konstitusional untuk usulkan perubahan UUD,"ungkap Hidayat.   Belum Ada Usulan Hidayat menyebut sampai saat ini, tidak ada usulan dan pergerakan pembahasan perubahan UUD di MPR. Ia mengklaim yang meramaikan isu amandemen dan perpanjangan masa jabatan presiden justru pihak di luar MPR. "Dari atmosfer di MPR sendiri saya tidak mendengar ada yang mengusulkan perubahan UUD, apa...

KPU Meminta Pemilu Dipercepat, DPR Akan Membahasnya Pada Tanggal 16 September Nanti

Jakarta - Ketua KPU RI Ilham Saputra menjelaskan pihaknya telah mengusulkan agar pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) 2024 digelar pada 21 Februari 2021. Ilham berharap, Komisi II segera menetapkan hari-H pemungutan suara, mengingat banyak hal yang harus dipersiapkan KPU sejak jauh hari. "Terkait persiapan pemilu ini tentu akan lebih baik jika persetujuan untuk menetapkan pemilihan dan pemilu ini bisa dipercepat, karena memang banyak sekali hal yang perlu kita persiapkan," kata Ilham di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (6/9/2021). Ilham menyebut KPU juga harus segera menyusun peraturan KPU (PKPU) untuk information pemilu 2024. "Kita start persiapan pada bulan Januari (2022) Persiapan PKPU kita. Bicara PKPU kita tentu harus lapor ke komisi II,"katanya. Sementara itu, Ketua Komisi II Ahmad Doli menyatakan, paparan KPU hari ini akan dibahas pada rapat kerja DPR RI 16 September nanti, sekaligus mengambil keputusan kapan hari-H pemungutan suara. ...

Terkait Isu Reshuffle Kabinet Terkait PAN Bergabung, Jubir Presiden Angkat Bicara

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi merapat ke koalisi pemerintahan Jokowi. Kehadiran PAN dalam pertemuan Jokowi dengan petinggi partai koalisi menjadi tonggak awal berubahnya haluan partai yang didirikan Amien Rais tersebut. Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman enggan membeberkan apakah dengan merapatnya PAN ke gerbong koalisi akan merombak kursi kabinet Indonesia Maju. Dia menjelaskan saat ini Jokowi tengah fokus menyelesaikan masalah dalam penanganan Covid-19. "Apakah ini akan bermakna reshuffle? saya hanya mengatakan Presiden Jokowi selalu mengatakan bahwa persoalan hari ini adalah menyelesaikan pandemi Covid-19. Jadi Presiden bersama seluruh menteri dalam Kabinet Indonesia Maju untuk menyelesaikan pandemi Covid-19,"kata Fadjroel dalam diskusi online, Sabtu( 28/8/2021). Dia juga menjelaskan terkait reshuffle adalah hak prerogatif Jokowi. Dia mengklaim hanya bisa menjelaskan perombakan kabinet setelah Jokowi berbicara terlebih dahulu. ...